jelaskan dampak pemerintahan yang tidak transparan di bidang lingkungan hidup

Untukmelaksanakan tugas urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup; pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup; Globalisasiini membawa berbagai perubahan yang menyentuh pada dasar kehidupan manusia.perubahan tersebut disebabkan oleh pelestarian lingkungan hidup serta perjuangan hak asasi manusia dan penigkatam kualitas hidup serta dapat merusak nilai moral suatu bangsa serta masih banyak yang lainya seperti terorisme global dan multidimensi krisis, yang Dimensikeberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak perusahaan pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori Lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen dan limbah). Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta PerangkatHukum Perangkat hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup mengacu pada UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keppres No.2/2002 tentang pengalihan tugas, fungsi dan kewenangan Bapedal ke Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta Keppres No.4/2002 tentang unit organisasi dan tugas eselon I Menteri Negara Lingkungan Hidup. urusanpemerintahan bidang Kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. 33. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan kemitraan lingkungan. 34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd Hỗ Trợ Nợ Xấu.

jelaskan dampak pemerintahan yang tidak transparan di bidang lingkungan hidup